jasa pengurusan dan pendirian UD di surabaya – sidoarjo – gresik

JASA PENGURUSAN UD

Usaha yang sifatnya didirikan perseorangan (minimal 1 orang, maksimal 1 orang), memiliki modal usaha kecil dan menengah, memiliki tanggung jawab pribadi jikalau terjadi kerugian, tidak memerlukan pembuatan Akta Notaris, bidang usaha harus dagang tidak diperbolehkan usaha dibidang jasa.

Syarat Jasa Pendirian UD :

Pass Photo penanggung jawab 4×6 berwarna 4 lembar,

Copy KTP dan NPWP Pribadi (Kalo ada).

Copy Sertifikat tanah / surat kontrak tempat usaha (khusus sidoarjo dan gresik).

Surat Domisili Usaha dari kelurahan (khusus sidoarjo dan gresik).

6 lembar materai Rp. 6.000,-

Anda akan mendapatkan Paket Jasa Pendirian UD :

SIUP dan TDP.

Biaya Jasa Pendirian UD Surabaya :

Tanpa Akte Notaris : Rp. 1.000.000,-

Bila diperlukan atau dengan Akte Notaris : Rp. 1.500.000,-

Biaya Jasa Pendirian UD Sidoarjo :

Tanpa Akte Notaris : Rp. 1.000.000,-

Bila diperlukan atau dengan Akte Notaris : Rp. 1.500.000,-

Lama Proses 4 hari (bila peryaratan lengkap)

Biaya Jasa Pendirian UD Gresik :

Tanpa Akte Notaris : Rp. 1.500.000,-

Bila diperlukan atau dengan Akte Notaris : Rp. 2.500.000,-

Lama Proses 2 minggu

Hubungi :

KILAT JASA

Jalan Petemon barat 244a Surabaya.

03140211201 – 03181110380

Simpati. 081217125381

Indosat. 085733942593

Pin. BB : 3238FAEB

http://www.kilatcorporindo.asia

________________________

jasa pengurusan UD surabaya, jasa pengurusan UD sidoarjo, jasa pengurusan UD gresik, jasa pendirian UD surabaya, jasa pendirian UD sidoarjo, jasa pendirian UD surabaya,jasa pendirian UD di surabaya, jasa pendirian UD di sidoarjo, jasa pendirian UD di gresik,

Iklan

jasa pengurusan PT surabaya – sidoarjo – gresik,

KILAT JASA
Jalan Petemon Barat 244a Surabaya
Telp. 03181110380
Simpati. 081217125381 – Indosat. 085733942593
Pin BB : 3238FAEB – WA : 085733942593

web : jasapengurusanlegalitas ( dot ) wordpress ( d0t ) com

Melayani :

1. jasa pengurusan PT ( perseroan terbatas ) surabaya
2. jasa pengurusan PT ( perseroan terbatas ) sidoarjo
3. jasa pengurusan PT ( perseroan terbatas ) gresik
4. jasa pengurusan SIUJK ( surat ijin usaha jasa konstruksi) di surabaya – sidoarjo – gresik
5. jasa pengurusan SIUJPT ( surat ijin usaha jasa perusahaan transportasi ) di surabaya – sidoarjo – gresik,

biaya jasa pengurusan PT :

a. Surabaya dan sidoarjo :
1. Proses standar ( 7 – 8 minggu ) : Rp. 7.000.000,-
2. Proses Cepat / KILAT ( 4 minggu ) : Rp. 9.000.000,-

b. gresik :
1. Proses standar ( 7 minggu ) : Rp. 9.000.000,-
2. Proses Cepat / KILAT ( 4 minggu ) : Rp. 11.000.000,-
Biaya di atas sudah termasuk :
PEMESANAN NAMA – AKTA NOTARIS – SK Menteri Hukum & HAM, TBN RI ( tambahan berita negara ) – SIUP – TDP – NPWP Pribadi + Perusahaan – PKP

syarat kelengkapan dokumen :
1. Menyiapkan nama PT ( menyiapkan 3 nama utk cadangan )
2. fotocopy KTP pendiri ( minimal 2 orang )
3. fotocopy sertifikat tanah / surat sewa tempat usaha
4. stempel PT
5. surat domisili usaha

– SEPENUH HATI DALAM MELAYANI –

jasa pengurusan UD – CV – PT di surabaya, sidoarjo, gresik, – MURAH TERPERCAYA

KILAT JASA
Jalan petemon barat 244a Surabaya
( Dari Arah PASAR SIMO ke utara – Depan Tahu bulat Jempol )

Telp. 03181110380 – 081217125381
Pin BB : 3238FAEB
Whatsapp : 085790968266

menawarkan kepada anda ” Para Wirausaha ” untuk turut serta membangun bangsa dengan kegiatan kegiatan usaha anda.
Sebelum anda memulai usaha baru anda, anda di wajibkan pemerintah untuk melengkapi legalitas ijin usaha anda terlebih dahulu.

dan kami menawarkan bantuan kepada anda dalam pengurusan Akta Notaris – Pengesahan Pengadilan negeri – SIUP – TDP – SK Menkumham – NPWP sebagai kelengkapan ijin usaha anda.

Berikut Daftar Tarif Jasa kami :

1. Pengurusan UD di surabaya dan sidoarjo ( tanpa akta notaris ) : Rp. 1.000.000

2. Pengurusan UD di gresik ( tanpa akta notaris ) : Rp. 1.500.000,-

3. Pengurusan UD di surabaya dan sidoarjo ( Dengan AKTA NOTARIS ) : Rp. 1.500.000,-

4. Pengurusan UD di gresik ( Dengan AKTA notaris ) : Rp. 2.500.000,-

5. Pengurusan CV di surabaya dan sidoarjo : Rp. 2.000.000,-

6. Pengurusan CV di gresik : Rp. 3.000.000,-

7. Pengurusan PT di surabaya dan sidoarjo
** Proses standart ( 8 minggu jadi ) : Rp. 7.000.000,-
** Proses KILAT ( 4 Minggu jadi ) : Rp. 9.000.000,-

8. Pengurusan PT di GRESIK
** Proses standart ( 8 minggu ) : Rp. 9.000.000,-
** Proses KILAT ( 4 minggu ) : Rp. 11.000.000,-

PAKET CV LENGKAP : Akta Notaris – Pengesahan Pengadilan Negeri – SIUP – TDP – NPWP Perusahaan

PAKET PT LENGKAP : Pemesanan Nama PT – Akta Notaris – SK Menkumham – SIUP – TDP – NPWP Pribadi – NPWP Perusahaan

Kelebihan Pengurusan di Jasa Kami :

1. Pengurusan Lebih Fleksibel – Waktu bisa di atur anda sendiri ( Pagi – Siang – Malam )
2. Setiap Transaksi menggunakan KWITASI BERMATERAI 6000 dan Surat Perjanjian
3. Alamat kami jelas dan mudah di jangkau
4. Dan Lain – Lain

prosedur perijinan usaha kecil

Perizinan Kegiatan Usaha

 

Dengan asumsi bahwa bentuk usaha yang dilakukan adalah Perusahaan Perorangan, maka berdasarkan Pasal 1624 KUHPer, persekutuan berlaku sejak adanya perjanjian, jika dalam perjanjian ini tidak disyaratkan syarat lain. Adapun perjanjian yang dimaksud di sini dapat berupa perjanjian tertulis maupun perjanjian secara lisan. Sehingga, untuk Perusahaan Peorangan tidak diperlukan adanya akta perusahaan.

Lebih lanjut terkait perizinan kegiatan usaha, dapat dilengkapi dokumen sebagai berikut :

1.   Tanda Daftar Perusahaan  (“TDP“)

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 3/1982 yang dimaksud dengan Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan

Adapun yang dimaksud dengan Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Permendag 36/2007, diatur bahwa setiap Perusahaan yang berbentuk :

a.    Perseroan Terbatas;

b.    Koperasi;

c.    Persekutuan Komanditer (CV);

d.    Firma (Fa);

e.    Perorangan;

f.     Bentuk Lainnya; dan

g.    Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilyah Republik Indonesia

Sebagai asumsi apabila bentuk perusahaan yang ingin dibentuk adalah salah satu dari bentuk usaha yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Permendag 37/07, maka daftar perusahaan wajib untuk dilaksanakan. Apabila bentuk perusahaan yang akan dibentuk adalah perusahaan kecil, maka berdasarkan Pasal 6 UU 3/1982 jo Pasal 4 Permendag 36/2007 terdapat pengecualian kewajiban untuk mendaftarkan daftar perusahaan bagi perusahaan kecil, namun apabila perusahaan kecil tetap dapat memperoleh TDP untuk kepentingan tertentu, apabila perusahaan kecil tersebut menghendaki.

Lebih lanjut yang dimaksud dengan perusahanan kecil adalah:

1.    Perusahaan yang dijalankan perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi, pemiliknya sendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;

2.    Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; atau

3.    Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.

Apabila perusahaan yang akan dibentuk merupakan perusahaan kecil pada dasarnya tidak diwajibkan untuk melakukan pendaftaran perusahaan, namun apabila dihendaki untuk kepentingan tertentu, tetap dapat mengajukan permohonan pendaftaran perusahaan tersebut.

2.   Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP“)

Setiap Perusahaan yang melakukan usaha perdangangan wajib untuk memilki SIUP. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c Permendag 46/2009, terdapat pengecualian kewajiban  memiliki SIUP terhadap Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria:

a.   Usaha Perseorangan atau persekutuan;

b.   Kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga terdekat; dan

c.   Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.

Namun, Perusahaan Perdagangan Mikro tetap dapat memperoleh SIUP apabila dikehendaki oleh Perusahaan tersebut.

Permohonan SIUP ini diajukan kepada Pejabat Penerbit SIUP dengan melampirkan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemilik/Pengurus Perusahaan di atas materai yang cukup serta dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam Lampiran II Permendag 36/2007.

3.   Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP“)

Memiliki NPWP atas nama pemilik/ penanggung jawab perusahaan.

4.   Izin Gangguan

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Permendagri 27/2009, yang dimaksud dengan Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi/badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Pasal 5 Permendagri 27/2009 dokumen persyaratan Izin Gangguan yaitu sebagai berikut :

a.  Formulir Permohonan, yang sedikitnya memuat :

(i)          Nama Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan;

(ii)        Nama Perusahaan;

(iii)      Alamat Perusahaan;

(iv)      Bidang usaha/kegiatan;

(v)      Lokasi Kegiatan;

(vi)      Nomor Telepon perusahaan;

(vii)       Wakil Perusahaan yang dapat dihubungi;

(viii)           Ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha;

(ix)      Pernyataan pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan    perundang-undangan

b.      Foto copy KTP Pemohon;

c.  Foto copy Surat Izin Lokasi/Domisili;

d.      Foto copy NPWP;

e.  Apabila pemohon adalah pemilik tempat usaha, maka dokumen yang wajib dilampirkan adalah:

(i)          Foto copy Akta Perusahaan (apabila merupakan badan usaha atau badan hukum);

(ii)        Foto copy PBB terakhir

(iii)      Foto copy Surat Kepemilikan tanah;

(iv)      Foto copy IMB/IPB/KRK.

f.  Apabila pemohon adalah penyewa tempat usaha, maka dokumen yang diwajibkan adalah surat perjanjian sewa dengan pemilik tempat usaha.

g.      Surat Persetujuan Tetangga yang diketahui RT/RW setempat.

Izin Gangguan ini diberikan oleh Bupati/Walikota, khusus untuk DKI Jakarta pemberian izin gangguan merupakan kewenangan Gubernur.

Ketentuan mengenai besarnya retribusi Izin Gangguan yang diterapkan di Provinsi DKI Jakarta diatur berdasarkan Pasal 13 (a) Perda 1/2006.

Dasar hukum:

1.      Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek,Staatsblad 1847 No. 23) (“KUHPer“);

2.      Undang-Undang Gangguan (Hinderordonanntie) S.1926-226;

3.      Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 46/M-Dag/Per/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 36/M-Dag/Per/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan(“Permendag 46/2009“);

4.      Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 36/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (“Permendag 36/2007“);

5.      Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah (“Permendagri 27/2009“);

6.      Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 tahun 2006 tentang Retribusi Daerah (“Perda 1/2006“).

7.      Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 tahun 2000 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan dan Kelayakan Menggunakan Bangunan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (“KepGub 76/2000“)

sumber : http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ec1e7d00cf43/prosedur-perizinan-usaha-kecil

JASA PENGURUSAN UD ( UNIT DAGANG ) DI SURABAYA BARAT, SURABAYA TIMUR, SURABAYA UTARA, SURABAYA SELATAN, SURABAYA PUSAT,

JASA PENGURUSAN UD
Usaha yang sifatnya didirikan perseorangan (minimal 1 orang, maksimal 1 orang), memiliki modal usaha kecil dan menengah, memiliki tanggung jawab pribadi jikalau terjadi kerugian, tidak memerlukan pembuatan Akta Notaris, bidang usaha harus dagang tidak diperbolehkan usaha dibidang jasa.
 
Syarat Jasa Pendirian UD :
  • Pass Photo penanggung jawab 4×6 berwarna 4 lembar,
  • Copy KTP dan NPWP Pribadi (Kalo ada).
  • Copy Sertifikat tanah / surat kontrak tempat usaha (khusus sidoarjo dan gresik).
  • Surat Domisili Usaha dari kelurahan (khusus sidoarjo dan gresik).
  • 6 lembar materai Rp. 6.000,-
Anda akan mendapatkan Paket Jasa Pendirian UD :
  • SIUP dan TDP.
Biaya Jasa Pendirian UD Surabaya :
Tanpa Akte Notaris : Rp. 1.000.000,-
Bila diperlukan atau dengan Akte Notaris : Rp. 1.500.000,-


Biaya Jasa Pendirian UD Sidoarjo :
Tanpa Akte Notaris : Rp. 1.000.000,-
Bila diperlukan atau dengan Akte Notaris : Rp. 1.500.000,-
Lama Proses 4 hari (bila peryaratan lengkap)


Biaya Jasa Pendirian UD Gresik :
Tanpa Akte Notaris : Rp. 1.500.000,-
Bila diperlukan atau dengan Akte Notaris : Rp. 2.500.000,-
Lama Proses 2 minggu

jasa pengurusan, pendirian, perubahan, UD – CV – PT di surabaya, sidoarjo, gresik

JASA PENGURUSAN UD
Usaha yang sifatnya didirikan perseorangan (minimal 1 orang, maksimal 1 orang), memiliki modal usaha kecil dan menengah, memiliki tanggung jawab pribadi jikalau terjadi kerugian, tidak memerlukan pembuatan Akta Notaris, bidang usaha harus dagang tidak diperbolehkan usaha dibidang jasa.
 
Syarat Jasa Pendirian UD :
  • Pass Photo penanggung jawab 4×6 berwarna 4 lembar,
  • Copy KTP dan NPWP Pribadi (Kalo ada).
  • Copy Sertifikat tanah / surat kontrak tempat usaha (khusus sidoarjo dan gresik).
  • Surat Domisili Usaha dari kelurahan (khusus sidoarjo dan gresik).
  • 6 lembar materai Rp. 6.000,-
Anda akan mendapatkan Paket Jasa Pendirian UD :
  • SIUP dan TDP.
Biaya Jasa Pendirian UD Surabaya :
Tanpa Akte Notaris : Rp. 1.000.000,-
Bila diperlukan atau dengan Akte Notaris : Rp. 1.500.000,-


Biaya Jasa Pendirian UD Sidoarjo :
Tanpa Akte Notaris : Rp. 1.000.000,-
Bila diperlukan atau dengan Akte Notaris : Rp. 1.500.000,-
Lama Proses 4 hari (bila peryaratan lengkap)


Biaya Jasa Pendirian UD Gresik :
Tanpa Akte Notaris : Rp. 1.500.000,-
Bila diperlukan atau dengan Akte Notaris : Rp. 2.500.000,-
Lama Proses 2 minggu
JASA PENGURUSAN CV
Usaha yang sifatnya didirikan min. 2 orang dan max. tak terbatas, terdiri dari sekutu aktif (Direktur Utama) dan sekutu pasif (Komanditer), memiliki tanggung jawab pribadi jika terjadi kerugian (sekutu aktif bertanggung jawab secara penuh sampai dengan kekayaan pribadi dan sekutu pasif hanya bertanggung jawab sesuai dengan modal yang disetor), memerlukan Akta Notaris, bidang usaha boleh bidang perdagangan dan jasa.
Syarat Jasa Pendirian CV :
  • Pass Photo penanggung jawab/ direktur 3×4 berwarna 4 lembar.
  • Copy KTP pendiri (minimal 2 orang bisa suami istri).
  • Copy sertifikat tanah / surat kontrak tempat usaha (Khusus Sidoarjo dan Gresik).
  • Stempel CV asli (dipinjam selama pengurusan).
  • Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan ( dibuat setelah akte jadi ).
  • 6 lembar Materai Rp. 6.000,-
Anda akan mendapatkan Paket Jasa Pendirian CV lengkap:
  • Akte pendirian CV dari Notaris,
  • Pengesahan Pengadilan Negeri.
  • NPWP Perusahaan dan Surat Keterangan Terdaftarnya.
  • SIUP dan TDP.
Biaya Jasa Pendirian CV Surabaya  :

Rp. 2.000.000,- 
Lama Proses 3 Minggu. 

Biaya Jasa Pendirian CV Sidoarjo :

Rp. 2.000.000,-  
Lama Proses 2 Minggu 

Biaya Jasa Pendirian CV Gresik (Modal 0-100juta) :

Rp. 3,000.000,-  
Lama Proses 3 Minggu (bila persyaratan lengkap)

– JASA PENGURUSAN PT ( PERSEROAN TERBATAS )

Suatu usaha sifatnya didirikan minimal 2 orang dan maksimal tak terbatas, memiliki modal usaha minimal Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rp), modal yang disetor di Bank minimal 25% dari keseluruhan modal usaha, memiliki sistem keuangan atau harta kekayaan tersendiri, memerlukan pembuatan Akta Notaris, bidang usaha bidang perdagangan dan jasa, tanggung jawab terbatas dari pemegang saham sesuai dengan persentase atau saham dari keseluruhan modal usaha yang tercantum dalam akta notaris PT.

Syarat Pendirian PT:

  • Menyiapkan Nama ( kalobisa menyiapkan cadangan 3 ).
  • Copy KTP para pendiri ( minimal 2 orang ).
  • Copy sertifikat rumah/ surat kontrak rumah.
  • Pass Photo 3×4 berwarna 4 lembar.
  • Stempel PT ( bila nama PT sudah disetujui ).
  • Surat Keterangan Domisili Usaha ( dibuat setelah akte jadi ).
Anda akan mendapatkan Paket Pendirian PT:
  • Pemesanan Nama PT.
  • Akte pendirian PT dari Notaris.
  • SK Menteri Kehakiman & HAM, TBN (tambahan berita negara) RI.
  • NPWP PT dan Pribadi.
  • SIUP dan TDP.
Biaya Jasa Pendirian PT Surabaya :

Rp. 7.000.000,-
Lama Proses 7 – 8 minggu (Setelah persetujuan nama)

Biaya Jasa Pendirian PT Surabaya Kilat :

Rp. 9.000.000,-

Lama Proses 4 minggu (Setelah persetujuan nama)

Biaya Jasa Pendirian PT Sidoarjo :

Rp. 7.000.000,-

Lama Proses 7 – 8 minggu (Setelah persetujuan nama)

Biaya Jasa Pendirian PT Sidoarjo Kilat :

Rp. 9.000.000,-

Lama Proses 4 minggu (Setelah persetujuan nama)

Biaya Jasa Pendirian PT Gresik :

Rp. 9.000.000,-

Lama Proses 7 – 8 minggu (Setelah persetujuan nama)

Biaya Jasa Pendirian PT Gresik Kilat :

Rp. 11.000.000,-

Lama Proses 4 minggu (Setelah persetujuan nama)


Bila dibutuhkan Pengukuhan PKP : + Rp. 300.000,-
(Proses 1minggu setelah semua berkas PT jadi)

Syarat tambahan utk PKP :
1. Foto luar dan dalam tempat usaha
2. Denah menuju tempat usaha (bisa gbr sendiri ato ambil dr internet)
3. Fotocopy Surat pemilikan tempat usaha (sertifikat ato surat sewa)

apa itu SIUJK ( surat ijin usaha jasa konstruksi ) ?

Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK): Langkah-Langkah
Mendapatkan Izin

Langkah-langkah untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dapat dibagi ke dalam tiga tahap:

TAHAP 1: Sertifikasi Tenaga Ahli (SKA)/Trampil (SKT)
TAHAP 2: Sertifikasi Badan Usaha (SBU)
TAHAP 3: Pengurusan SIUJK  

Sebelum membahas ketiga tahap di atas, pertama, pastikan bahwa Anda memiliki dokumen-dokumen yang standar. Bila usaha Anda berbentuk PT misalnya, dokumen-dokumen berikut sudah ada: akte pendirian PT, SK Menteri Hukum dan HAM, Surat Keterangan Domisili Usaha, NPWP, SIUP, TDP dan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Kedua, tentukan besar proyek yang akan Anda garap- apakah mau menggarap proyek kecil (di bawah Rp500 juta), proyek menengah (Rp500 juta sd Rp 10 Miliar) atau proyek skala besar (di atas Rp10 M).

LPJK telah membuat kualifikasi perusahaan dengan nilai proyek: K1, K2, K3, M1, M2, B1, dan B2.

Kalau perusahaan Anda masih baru di bidang jasa konstruksi, Anda hanya mempunyai dua pilihan: memilih proyek kecil (K1) atau menengah (M1). Kualifikasi Anda nanti dapat ditingkatkan sesuai dengan pengalaman Anda di bidang konstruksi. Bila Anda memilih kualifikasi kecil (K1) misalnya, Anda harus mempunyai pengalaman tertentu untuk bisa naik ke kualikasi K2, K3 dan seterusnya.

Dokumentasikanlah pengalaman-pengalaman Anda- kontrak, berita acara selesai proyek- sebagai acuan bagi LPJK untuk meningkatkan kualikasi Anda di bidang jasa konstruksi.

TAHAP 1: SERTIFIKASI TENAGA AHLI (SKA)/TENAGA TRAMPIL (SKT)

Apakah Anda membutuhkan SKA atau SKT? Ini tergantung dari kualifikasi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang Anda butuhkan.

Bila Anda memulai dengan klasifikasi kecil (K1), Anda cukup membutuhkan SKT. Tenaga ahli cukup dengan izasah SMU atau STM.

Bila Anda memilih SIUJK Klasifikasi M1 misalnya, Anda membutuhkan SKA. Anda  harus memiliki tenaga ahli minimal sarjana. Berapa orang sarjana yang Anda butuhkan- ini tergantung dari berapa bidang yang akan Anda garap. Bila perusahaan Anda adalah pemula, hanya 4 klasifikasi (bidang) dan hanya 4 sub-klasifikasi (sub-bidang) yang bisa Anda garap.

KLASIFIKASI

Klasifikasi yang ada (sesuai dengan peratuan baru Lembaga Pengembagan Jasa Konstruksi) adalah Bangunan Gedung, Bangunan Sipil, Instalasi Mekanikal dan Eletrikal, Jasa Pelaksanaan Lainnya, Jasa Pelaksanaan Spesialis, Jasa Pelaksanaan Ketrampilan. Masing-masing klasifikasi ini masih mempunyai sub-klasifikasi. Jadi, Anda harus memilih klasifikasi dan sub-klasifikasi mana yang akan Anda garap.

Lembaga Pengmbangan Jasa Konstruksi telah mengeluarkan klasifikasi dan sub-klasifikasi lengkap dengan kode-kodenya untuk izin usaha jasa konstruksi.

BERAPA SKA YANG ANDA BUTUHKAN?

Jumlah SKA yang Anda butuhkan tergantung dari berapa bidang yang akan Anda garap. Bila Anda memilih 4 bidang, paling tidak Anda membutuhkan 5 SKA. Bila perusahaan Anda misalnya memilih kualifikasi M1, maka Anda harus memiliki satu SKA penanggung jawab teknik dan  4 penangjungjawab klasifikasi (bidang).

Bila perusahaan Anda hanya menggarap 3 klasifikasi, maka Anda membutuhkan 4 SKA: 1 penanggungjawab teknik, 3 penanggungjawab klasifikasi.

Semua SKA harus mengikuti training yang telah ditentukan oleh asosiasi profesi terkait dan mengikuti wawancara atau membuat sebuah karya ilmiah sesuai dengan bidang yang mereka pilih sebelum mendapatkan sertikasi tenaga ahli (SKA).

SYARAT UNTUK SKA

  • S1 Teknik dan Pertanian
  • Mengisi Formulir Keanggotaan
  • Fotocopy Izasa S1
  • Fotocopy KTP
  • Pasfoto 3×4 4 Lembar
  • NPWP

BERAPA LAMA PENGURUSAN SKA?

Ini bisa memakan waktu sampai satu bulan. Pertama, tenaga ahli akan mengikuti training dan interview sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh asosisasi profesi. Setelah dinyataka lulus, asosiasi tersebut akan mendaftarkan tenaga ahli tersebut ke Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). LPJK kemudian akan mengeluarkan Sertikasi Tenaga Ahli sesuai dengan bidang yang ia pilih.

TAHAP 2: SERTIFIKASI BADAN USAHA

Bila perusahaan Anda telah memiliki sertifikasi tenaga ahli (SKA), baru Anda bisa mengurus sertifikasi badan usaha (SBU). Tanpa SKA, Anda tidak mungkin mendapatkan SBU.

Untuk mendapatkan SBU, selain SKA, Anda harus menjadi anggota salah satu asosiasi, yang terakreditasi di LPJK. Kemudian, Anda membayar sejumlah biaya untuk mengurus SBU sesuai dengan bidang yang Anda garap. Banyak dokumen yang perlu Anda siapkan bila Anda mau mendapatkan SBU.

Pengurusan SBU ini bisa mengambil waktu kurang lebih 1 bulan bahkan lebih, tergantung banyaknya SBU yang diproses di LPJK.

SYARAT UNTUK SBU

  • Akte Pendirian Usaha (PT atau CV)
  • SK Menteri Hukum dan HAM (Pengesahan)
  • Surat Keterangan Domisili Usaha
  • Nomor Pokok Wajib Perusahaan (NPWP)
  • Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
  • Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  • Pengusaha Kena Pajak (PKP)
  • Neraca & Laporan Keuangan Perusahaan
  • Surat Keterangan Ketrampilan (SKT)/ Surat Keterangan Keahlian (SKA)
  • Kartu Anggota Assosiasi (KTA)
  • KTP Pengurus Perusahaan
  • Kartu Keluarga Penanggungjawab Perusahaan
  • Pas Foto 4×6 4 lembar
  • Struktur Organisasi

TAHAP 3: SIUJK

Bila Anda sudah mempunyai SKA dan SBU, barulah Anda bisa mengurus Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ke Pemda terkait.

PERSYARATAN UNTUK SIUJK?

Berikut adalah syarat-syarat dokumen yang diperlukan:

  • Akte Pendirian Usaha (PT atau CV)
  • SK Menteri Hukum dan HAM (Pengesahan)
  • Surat Keterangan Domisili Usaha
  • Nomor Pokok Wajib Perusahaan (NPWP)
  • Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
  • Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  • Pengusaha Kena Pajak (PKP)
  • Surat Keterangan Ketrampilan (SKT)/ Surat Keterangan Keahlian (SKA)
  • Sertfikasi Bada Usaha (SBU)
  • KTP Pengurus Perusahaan
  • Pas Foto 4×6 2 lembar

jasa pengurusan pendirian UD surabaya, jasa pengurusan pendirian UD sidoarjo, jasa pengurusan pendirian UD gresik, jasa pengurusan pendirian CV surabaya, jasa pengurusan pendirian CV sidoarjo, jasa pengurusan pendirian CV gresik, jasa pengurusan pendirian PT surabaya, jasa pengurusan pendirian PT sidoarjo, jasa pengurusan pendirian PT gresik, JASA PENGURUSAN UD SURABAYA, JASA PENGURUSAN UD SIDOARJO, JASA PENGURUSAN UD GRESIK, JASA PENGURUSAN CV SURABAYA, JASA PENGURUSAN CV SIDOARJO, JASA PENGURUSAN CV GRESIK, JASA PENGURUSAN PT SURABAYA, JASA PENGURUSAN PT SIDOARJO, JASA PENGURUSAN PT GRESIK,